Pengertian Instrumen Kebijakan Fiskal


Pengertian Instrumen Kebijakan Fiskal – Dalam dunia ekonomi tentunya kita sudah tak asing lagi dengan yang namanya kebijakan, hal ini karena kebijakan memiliki peran  yang sangat penting dalam jalannya perekonomian suatu negara sehingga akan lebih tertata dan sesuai dengan yang direncanakan.

Keberadaan kebijakan fiskal dalam ekonomi  adalah sebagai landasan atau dasar semua kegiatan yang berkaitan dengan dunia ekonomi baik dalam ruang lingkup kecil sampai besar. Maka dari itu, jenis kebijakan yang satu ini akan selalu ada dalam penyebutan ekonomi.

Pengertian Instrumen Kebijakan Fiskal

Sama halnya dengan fungsi sepatu bagi kaki kita, kaki kita diumpamakan sebagai kegiatan ekonomi dan sepatu adalah kebijakan yang akan selalu melindungi jalannya perekonomian. Ada banyak sekali kebijakan yang diterapkan dalam ekonomi, salah satunya ialah kebijakan fiskal.

Nah, kali ini kita akan membahas secara lengkap mengenai instrumen kebijakan fiskal, untuk lebih jelasnya mari langsung saja simak pembahasan detailnya berikut ini.

Baca juga: Dampak Pengangguran Di Indonesia

Pengertian Kebijakan Fiskal

Pengertian Instrumen Kebijakan Fiskal

Pertama kalinya kita akan mengulas secara lengkap tentang pengertian dasar dari kebijakan fiskal. Kebijakan  berasal dari kata bijak yang memiliki arti mahir atau ahli,  dapat juga diartikan tajam dalam berfikir, arah dan pebuh budi dalam bertindak.

Untuk tambahan kata ke-an yang mengikuti kata bijak diartikan sebagai rangkaian atau susunan suatu konsep yang menjadi pedoman dalam mencapai tujuan atau  cita-cita yang sudah direncanakan atau disiapkan terlebih dahulu.

Sementara itu, kata fiskal berasal dari bahasa Inggris yaitu fisc yang memiliki arti sebuah pembendaharaan maupun pengatur keluar masuknya uang. Dari dua pengertian ini  dapat disimpulkan bahwa kebijakan fiskal adalah sebuah kebijakan pemerintah untuk mengatur pengeluaran serta pemasukan dan pendapat negara sebagai suatu langkah konkret untuk menciptakan kesempatan kerja yang luas tanpa adanya masalah inflasi dan krisis uang.

Kebijakan fiskal adalah sebuah kebijakan ekonomi yang berperan untuk mengarahkan keadaan perekonomian suatu negara  untuk menjadi lebih baik dan produktif dari sebelumnya, dengan cara mengubah  pengeluaran dan pengeluaran yang dijalankan oleh pemerintah. Kebijakan ini lebih fokus pada pengaturan jumlah uang yang beredar di masyarakat. Mungkin kita akan berfikir kalau fokusnya pada jumlah uang yang beredar di masyarakat, maka apa perbedaannya dengan kebijakan moneter. Memang kebijakan fiskal hampir sama dengan kebijakan moneter, tetapi kebijakan fiskal lebih cenderung pada pengaturan pendapatan dan belanja yang dilakukan oleh pemerintah.

Atau bisa dikatakan juga bahwa kebijakan fiskal adalah sebuah kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah dalam rangka atau dalam momen untuk memperoleh dana baru serta bagaimana pemerintah memanfaatkan dana tersebut untuk kebutuhan berbelanja ataukah untuk melakukan pembangunan, pastinya keberadaan fiskal ini menjadi pedoman bagi pemerintah supaya bijak dalam memanfaatkan dana yang sudah ada. Pada dasarnya, kebijakan fiskal adalah kebijakan pemerintah yang berhubungan dengan pengeluaran dan pemasukan negara.

Memacu Pertumbuhan Ekonomi Negara

Penting untuk diketahui bahwa kebijakan fiskal mempunyai dua macam aspek di dalamnya, yakni aspek kualitatif  dan aspek kuantitatif. Untuk aspek kualitatif, hal-hal yang menjadi pembahasan dalam aspek ini adalah jenis-jenis pajak, semua jenis pembayaran dan subsidi.

Sementara untuk aspek kuantitatif, hal-hal yang menjadi pembahasan dalam aspek ini adalah segala sesuatu yang berkaitan dengan jumlah uang yang perlu ditarik dan dibelanjakan.

Kebijakan fiskal diterapkan oleh pemerintah dengan tujuan untuk dapat mempengaruhi hukum permintaan dan penawaran yang ada dalam masyarakat, dengan cara melakukan perubahan insentif bagi perusahaan dan individu. Agar memudahkan anda dalam memahami kebijakan fiskal, contohnya adalah APBN.

Tujuan Kebijakan Fiskal

Tujuan Kebijakan Fiskal

Kebijakan fiskal memiliki tujuan yang sangat kompleks yaitu untuk mewujudkan suatu perekonomian atau sistem ekonomi yang makmur dan sejahtera sekaligus untuk menentukan arah dan tujuan, bidikan, prioritas pembangunan atau pembangunan nasional dan pastinya akan menghasilkan sebuah pertumbuhan ekonomi yang lebih maksimal. Berikut ini adalah tujuan kebijakan fiskal :

  1. Mencegah dan Mengurangi Tingkat Pengangguran

Mengatasi masalah pengangguran adalah salah satu tujuan utama diterapkannya kebijakan fiskal. Kegagalan atau ketidakmampuan dalam mencapai kesempatan kerja penuh tidak hanya akan berakibat pada tingkat pendapatan nasional atau laju pertumbuhan ekonomi yang kurang maksimal tetapi dampak buruknya juga dapat menambah jumlah pengangguran yang ada. Hal ini pastinya akan memberikan dampak buruk bagi negara.

Keberadaan fiskal diharapkan mampu mengatasi masalah pengangguran yang ada,  dengan diterapkannya kebjikan fiskal ini semua pihak yang bersangkutan khususnya lapangan pekerjaan diharapkan dapat memaksimalkan fungsi dan jumlah SDM yang ada.

Misalnya dengan memaksimalkan kemampuan yang mereka miliki tidak harus mempunyai sebuah ijazah resmi ataupun mereka masih tetap bisa berkreasi sama seperti adanya sebuah pergerakan masyarakat berupaka UKM (usaha kerja masyarakat) yang menjadi peluang untuk semua pengangguran.

Hal tersebut dibuktikan bahwa 94% sumbangan ekonomi Indonesia didapatkan dari UKM dan 6% dari industri yang sebagian besar dikuasai oleh asing. Maka dari itulah dengan keberadaan kebijakan fiskal ini masalah pengangguran dapat diatasi.

  1. Mempertahankan Stabilitas Harga

Tujuan berikutnya adalah kestabilan harga, disini kebijakan fiskal akan selalu berusaha untuk menjaga harga pasar supaya tidak mengalami penurunan dan kelonjakan yang tinggi.

Dua hal tersebut memberikan dampak buruk pada perekonomian negara, pada saat harga turun secara terus menerus maka yang akan terjadi adalah banyak gulung tikar dan juga pengangguran ini dikarenakann usaha yang bukan milik negara atau bisa dibilang swasta dan UKM akan kesulitan untuk  memperoleh keuntungan, kebanyakan dari mereka hanya akan balik modal saja dan bahkan ada yang mengalami kerugian.

Sedangkan apabila harga naik secara terus menerus maka akan terjadi inflasi.

Dengan adanya inflasi ini memang akan memberikan manfaat bagi para pengusaha yang dapat memanfaatkannya dengan baik yaitu dengan mencari keuntungan yang sebesar-besarnya, tetapi apakah kita tak pernah berfikir bagaimana masyarakat dengan golongan ekonomimenengah ke bawah yang pastinya akan mengalami kesulitan dalam situasi harga yang naik secara terus menerus.

Selain itu, sektor swasta juga dapat merasakan dampak negatif dari inflasi sebab dengan situasi seperti ini para investor akan lebih suka dengan produk yang tahan lama sepeti tanah dan bangunan. Tak hanya itu saja, dalam jangka panjang inflasi juga dapat mengurangi kepercayaan dari masyarakat kepada pemerintah.

Dalam menghadapi dan mengatasi masalah inflasi tersebut, kebijakan fiskal menerapkan beberapa cara yaitu sebagai berikut :

  • Menyeimbangkan uang yang telah beredar di masyarakat. Bank Indonesia sebagai Bank sentral di Indonesia diharapkan dapat menerapkan suku bunga Bank umum dengan nilai yang tinggi, tujuannya adalah akan banyak masyarakat untuk menabungkan uangnya ke Bank sehingga uang yang telah beredar di masyarakat akan turun dengan sendirinya.
  • Menyeimbangkan jumlah uang yang telah beredar di masyarakat dengan penyediaan suatu produk entah itu barang ataupun jasa sesuai dengan uang tersebut.
  • Mengurangi pengeluaran dari pemerintah dengan memanfaatkan atau memaksimalkan pos-pos vital yang dimiliki oleh pemerintah.
  • Menggelorakan sadar dan wajib pajak bagi semua masyarakat yang berkewajiban dalam membayarnya. Supaya pemerintah mampu mengadakan suatu pembangunan dengan uang pajak yang selalu rutin dibayarkan oleh para anggota wajib pajak.
  • Mencari alternatif terbaik dengan cara mencari pinjaman ke luar negeri.
  1. Memacu Pertumbuhan Ekonomi Negara

Memacu Pertumbuhan Ekonomi Negara

Pertumbuhan ekonomi merupakan suatu hal multlak yang wajib untuk diupayakan oleh pemerintah. Apabila ekonomi mengalami kemajuan maka sudah pasti keberlangsungan hidup negara tersebut akan terjamin dan terhindar dari gangguan yang berarti.

Pemerintah sendiri memberlakukan kebijakan fiskan karena memiliki tujuan untuk mencari suatu trobosa atau inovasi baru yang dapat berkontribusi dalam kemajuan perekonomian negara dan mencari solusi yang nantinya akan digunakan ketika mendapat banyak msalah dan tantangan dalam bidang perekonomian.

  1. Mendorong Lajunya Investasi

Investasi menjadi suatu transaksi dalam bidang ekonomi yang mempunyai prospek besar. Maka dari itu, kebijakan fiskal disini memiliki tujuan untuk mendorong supaya kegiatan investasi bisa semakin bertambah karena hasilnya nanti akan dimanfaatkan dalam pembangunan nasional dan lain sebagainya.

Namun perlu diketahui jika misalnya yang melakukan investasi (investor) adalah orang asing maka kita harus benar-benar selektif dan cekati untuk mengurusinya serta mengamati bagaimana pergerakan mereka, sebab ditakutkan jika mereka nantinya memiliki sifat yang ingin menjadi pemilik seutuhnya.

Jika hal tersebut terjadi maka kita sebagai penduduk pribumi akan mengalami penurunan secara drastis dan kegagalan dimanapun investor asing berlabu.

  1. Untuk Mewujudkan Keadilan Sosial

Keadilan sesungguhnya memiliki arti untuk menempakan sesuatu sesuai dengan tempatnya, namun bukan berarti harus sama. Seperti misalnya seorang Ibu yang memberikan uang saku untuk anaknya tentu berbeda antara anak SD dengan perguruan tinggi, tentunya uang saku anak kuliah lebih banyak jika dibandingkan anak yang masih SD. Hal ini karena disesuaikan dengan kebutuhannya, inilah yang disebut sebagai keadilan.

Demikian pula kehadiran kebijakan fiskal yang memiliki tujuan untuk membuat dan menciptakan keadilan. Dalam hal ini kebijakan fiskal akan berupaya untuk selalu membagi rata atau mendistribusikan pendapatan.

Kebijakan fiskal akan berupaya untuk selalu menciptakan keseimbangan antara yang kaya dengan miskin, bukan yang kaya akan semakin kaya dan miskin akan semakin miskin. Jadi semua pihak nantinya bisa merasakan kecukupan dalam bidang ekonomi. Adapun salah satu cara yang paling tepat untuk meratakan pendapatan adalah dengan melalui pembayaran pajak.

Fungsi Kebijakan Fiskal

Fungsi Kebijakan Fiskal

Selain memiliki banyak tujuan ternyata kebijakan ini juga mempunyai beberapa fungsi, dimana fungsi ini akan menguatkan serta melengkapi kebijakan fiskan dalam bidang ekonomi. Adapun fungsi-fungsi tersebut adalah sebagai berikut:

  1. Mengoptimalkan Pemanfaatan Sumber Daya Alam dan Sumber Daya Manusia

Sumber daya adalah sebuah komponen penting yang selalu ada dalam suatu negara, tanpa adanya sumber daya alam ataupun sumber daya manusia maka kegiatan perkonomian bisa terancam punah. Sumber daya pada umumnya dibedakan menjadi dua macam yaitu sumber daya alam dan sumber daya manusia.

Sumber daya alam merupakan bahan dasar yang digunakan untuk kegiatan produksi, tetapi juga bisa dikonsumsi secara langsung oleh manusia. Sementara sumber daya manusia menjadi aspek yang berperan untuk mengelola sumber daya alam yang masih mentah menjadi produk yang siap digunakan atau sudah matang sehingga siap dikonsumsi.

Kebijakan fiskal memiliki fungsi sebagai penyeimbang antara sumber daya alam dengan sumber daya manusia yang ada, sebab akan sangat percuma jika hanya salah satu yang menonjol karena bisa menimbulkan suatu ketimpangan dan permasalahn baru.

Misalnya saja jika sumber daya manusia (para ahli) sedang banyak, namun untuk sumber daya alamnya sendiri sangat tidak memadai sehingga hal ini akan membuat mereka pindah ke negara lain. Ini karena mereka beranggapan bahwa tenaganya sangat tidak dibutuhkan di negaranya sendiri.

Dengan begitu maka kebijakan fiskal ini nantinya akan dibutuhkan sebagai penyeimbang serta pengoptimalan sumber daya yang ada, baik itu dari alam ataupun manusianya.

  1. Mengoptimalkan Kegiatan Investasi

Investasi adalah suatu kegiatan yang bisa menghasilkan keuntungan bagi pemerintah dan negara. Jika lahan atau tempat untuk berinvestasi semakin terbuka maka akan semakin besar peluang bisnis yang bisa menghasilkan keuntungan besar untuk pemasukan bagi devisa negara. Dalam hal ini keberadaan kebijakan fiskal membukan peluang yang sangat besar bagi para pemilik modal untuk menginvestasikan modalnya.

Baca juga: Pengertian Instrumen Kebijakan Moneter

Instrumen Kebijakan Fiskal

Setelah memahami fungsi, selanjutnya kita akan membahas mengenai beberapa instrumen kebijakan fiskal yang menjadi ciri khasnya. Adapun instrumen kebijakan fiskal adalah sebagai berikut:

Instrumen Kebijakan FISKAL

  1. Seimbang

Sesuai namanya yaitu seimbang, dalam hal ini menggunakan perpaduan dari anggaran defisit dengan anggaran surplus, yakni menggabungkan antara konsep pengeluaran yang jauh lebih banyak jika dibandingkan pemasukan serta menggunakan konsep pemasukan yang lebih banyak jika dibandingkan dengan pengeluarannya.

Jadi pada intinya anggaran seimbang ini merupakan perantara dari keduanya, anggaran ini biasanya akan mengunakan anggaranyang sesuai dengan waktu dan juga kondisinya. Ketika kondisi perekonomian negara sedang mengalami inflasi maka konsep anggaran surplus, namun jika situasi menunjukkan kondisi yang kurang stabil maka anggaran yang digunakan nantinya adalah anggaran defisit.

  1. Pembiayaan Fungsional

Kebijakan pembiayaan mengutamakan penyesuaian anggaran negara dengan cara menentukan biaya yang telah digunakan oleh pemerintah hingga sedemikian rupa sampai tidak memberikan pengaruh sama sekali bagi pendapatan ataupun pemasukan negara secara langsung.

Tujuan dari kebijakan pembiayaan fungsional adalah untuk menyerap tenaga kerja dalam jumlah banyak dengan cara membuka lapangan pekerjaan baru. Disamping itu, dalam kebijakan pembiayaan untuk pajak dan pengeluaran pemerintah akan diposisikan pada tempat yang berbeda. Kebijakan pembiayaan fungsional ini pertama kali dicetuskan oleh oleh A.P Linier.

  1. Anggaran Defisit atau Kebijakan Fiskal Ekspansif

Anggaran defisit adalah suatu kebijakan pemerintah yang memiliki tujuan untuk dapat memberikan stimulus pada suatu perekonomian dengan membuat pengeluaran negara untuk belanja dan pembangunan lebih besar dibandingkan pemasukan yang ada dalam kurun waktu tertentu.

Sebagian orang berpikir mengapa kebijakan ini digunakan, padahal jika dilihat dari satu sisi hal ini akan menyebabkan kerugian pada negara. Tetapi hal tersebut tidak sepenuhnya benar karena kebijakan ini pada umumnya hanya akan digunakan pada situasi ekonomi yang resesif karena hal ini akan memberikan keuntungan bagi negara.

Anggaran defisit dibedakan menjadi beberapa bagian, yaitu:

  • Defisit Konvensional

Defisit konvensional merupakan salah satu jenis anggaran defisit yang dihitung berdasarkan selisih antra realisasi total pembelanjaan dengan realisasi total pengeluaran, didalamnya juga termasuk dana hibah.

  • Defisit Moneter

Defisit moneter merupakan anggaran defisit yang hasilnya didapatkan dari perhitungan berdasarkan selisih antara realisasi total belanja negara (disini tidak termasuk pembayaran pokok dan hutang) dan juga realisasi dari total penerimaan (tidak termasuk penerimaan dari hutang).

  • Defisit Operasional

Defisit operasional hampir sama dengan defisit moneter, tetapi perbedaannya berada pada nilai yang diukur. Dalam defisit operasional ini nilai yang umumnya dihitung adalah nilai riil (asli dan bukan merupakan nilai nominal).

  • Defisit Primer

Defisit primer merupakan defisit yang jumlahnya dihitung berdasarkan selisih dengan realisasi dari belanja total (masih belum termasuk pembayaran pokok dan hutang) serta total penerimaan.

  1. Anggaran Surplus atau Kebijakan Fiskal Kontraktif

Anggaran surplus bisa dibilang merupakan kebalikan dari anggaran defisit. Seperti yang diketahui bahwa dalam anggaran defisit untuk pengeluaran pemerintah akan lebih ditekankan dibandingkan pemasukannya, tetapi dalam anggaran surplus maka pemasukan negara merupakan fokus utama supaya pemasukan negara lebih besar jika dibandingkan dengan pengeluarannya, baik itu untuk pembangunan, investasi, ataupun lain sebagainya.

Kebijakan ini akan diberlakukan jika situasi ekonomi sudah berada pada kondisi yang ekspansi dan memanas (overheating). Hal ini dilakukan dengan tujuan untuk dapat menurunkan tekanan dan desakan yang semakin tinggi dari permintaan.

  1. Stabilitas Anggaran Otomatis

Stabilitas dalam hal ini bisa diartikan sebagai salah satu upaya untuk dapat mempertahankan kondisi perekonomian yang sudah baik dengan cara menyesuaikan anggaran yang telah dimiliki oleh negara, dengan memperhatikan masalah penggunaan dana atau biaya. Pada kebijakan ini diharuskan untuk menekan pengeluaran negara dengan sesuatu yang lebih bermanfaat dan pastinya dengan biaya minimum tetapi dapat memberikan hasil yang banyak.

  1. Pengelolaan Anggaran

Pengelolaan anggaran adalah upaya dari pemerintah untuk menjaga kestabilan perekonomian negara. Cara yang umumnya dilakukan adalah dengan memanfaatkan hasil pajak dan pinjaman untuk digunakan sebagai modal dasarnya. Hasil pajak dan pinjaman ini nantinya akan menjadi sebuah kesatuan utuh dalam hal penerimaan dan pengeluaran negara.

Pengelolaan anggaran ini hampir memiliki konsep yang sama dengan anggaran seimbang, yang dimana ketika kondisi perekonomian negara sedang lemah dan tidak berkembang maka anggaran surplus yang akan digunakan sedangkan jika mengalami inflasi maka kita akan menerapkan tanpa adanya dana hanya BMT. Pendekatan pengelolaan anggaran pertama kali dicetuskan oleh Alvin Hansen.

Berikutnya kita akan membahas mengenai berbagai pokok pembahasan dalam kebijakan fiskal, yaitu:

A. Arah Kebijakan Fiskal dalam APBN

KEBIJAKAN FISKAL

  • Kebijakan fiskal diarahkan karena memiliki tujuan supaya negara dapat memberikan dan untuk pengeluaran serta penyelenggaraan berbagai program atau rencana pemerintah yang lebih efisien, secara tepat dan terhindar dari korupsi.
  • Kebijakan fiskal diarahkan untuk selalu menjaga kestabilan ekonomi dan meningkatkan laju pertumbuhan ekonomi.
  • Kebijakan fiskal dihadirkan untuk ditujukan kepada perumusan dalam menyusun berbagai rangkaian kegiatan yang bisa menjadi problem solving atau penanganan masalah-masalah yang lebih diutamakan berdasarkan peraturan negara layaknya undang-undang, seperti masalah kemiskinan, pembangunan, pendidikan, dan sarana prasarana (infrastruktur).
  • Kebijakan fiskal adalah suatu kebijakan yang ditujukan kepada penyokongan atau menjadi pendukung dari adanya pelaksanaan otonomi daerah. Hal ini memiliki tujuan untuk dapat mengurangi kebijakan fiskal antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah.

B. Strategi Kebijakan Fiskal dalam APBN

Strategi Kebijakan Fiskal dalam APBN

  • Untuk menurunkan dan menimalisir defisit anggaran atas kehadiran PBD.
  • Untuk memperbaiki dan menyusun pendapatan negara dengan baik dan secara terstruktu dengan pembayaran pajak serta berbagai hal yang tidak berhubungan dengan pajak atau non-pajak.
  • Mengoptimalkan anggaran belanja yang sudah ada, bahkan bila perlu jangan sampai hutang dengan dana minimal mendapatkan sesuatu yang luar biasa.
  • Merangsang dan kemudian mendukung berbagai kegiatan perekonomian negara supaya bisa semakin maju dan berkembang.
  • Memperbaiki dan merkonstruksi sistem perpajakan, administrasi, dan juga bea cukai dengan tujuan agar bisa menjadi lebih baik.
  • Merincikan alokasi kebutuhan prioritas anggaran belanja yang harus diterima oleh negara.
  • Mengalokasikan serta mendistribusikan anggaran belanja ke daerah-daerah yang membutuhkan dan tidak melanggar hukum ataupun peraturan yang telah ditetapkan.
  • Semakin memaksimalkan kebijakan pembiayaan defisit anggaran dengan menggunakan dana dengan resiko rendah.

Baca juga: Penjelasan Tentang Ekonomi Makro

Sejarah Kebijakan Fiskal di Indonesia

Untuk semakin melengkapi pembahasan kali ini, kita akan membahas mengenai sejarah kebijakan fiskal di Indonesia. Kita akan melihat kebelakang jaman sebelum kita di lahirkan di Indonesia yang tidak mudah menyerah, penuh dengan taktik dan strategi yang digunakan. Berikut ini adalah analisis kebijakan fiskal di Indonesia dari tahun ke tahun berikutnya.

Sejarah Kebijakan Fiskal di Indonesia

1. Kebijakan Fiskal Tahun 1999 – 2000

  • Menciptakan suatu rangsangan fiskal
  • Memperkuat serta memperketat basis untuk menerima anggaran
  • Mendukung serta melakukan konstribusi secara aktif dalam program rekapitalisasi perbankan
  • Mempertahankan serta tetap mengacu pada prinsip pembiayaan defisit

2. Kebijakan Fiskal Tahun 2002

  • Memperjuangkan volume dan rasio anggaran biaya yang telah diberikan oleh PBD.
  • Rasio aatu intensitas hutang pemerintah dapat diminimalisir.

Itulah sedikit pembahasan yang dapat disampaikan mengenai kebijakan fiskal,  salah satu jenis kebijakan ekonomi yang lebih fokus terhadap pembahasan pengeluaran dan pemasukan pemerintah. Sekian, semoga pembahasan yang telah disampaikan di website ini bisa bermanfaat dan dapat menambah wawasan.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *