Instrumen Kebijakan Moneter

Instrumen Kebijakan Moneter – Berbicara tentang kebijakan pastinya yang terlintas di benak kita adalah sebuah peraturan. Dalam semua aktivitas tentu saja kebijakan atau sebuah akan tindakan selalu dibutuhkan, hal ini dikarenakan untuk dapat mengatasi suatu masalah atau mengambil sebuah tindakan. Begitu juga dalam kegiatan perekonomian, dalam perputaran ekonomi akan diperlukan suatu kebijakan yang dapat mengatur dan mengkoordinir perjalanan tersebut.

Dalam ekonomi sendiri kebijakan dapat dibedakan menjadi dua macam yaitu kebijakan fiskal dan kebijakan moneter. Namun pada kesempatan kali ini kita hanya akan membahas tentang kebijakan moneter terutama instrumen-instrumen yang dimiliki oleh kebijakan moneter.

Instrumen Kebijakan Moneter

Baca juga: Instrumen Kebijakan Fiskal

Sebelum itu kita akan membahas terlebih dahulu mengenai pengertian kebijakan moneter. Kebijakan dapat diartikan sebagai salah satu langkah atau suatu tindakan yang diambil oleh petinggi moneter yang disini bertindak ialah Bank Sentral atau Bank Indonesia untuk dapat mengatur atau mempengaruhi jumlah uang yang beredar dan daya beli atas uang tersebut. Pada dasarnya, kebijakan moneter adalah kebijakan yang berkaitan dengan masalah keuangan.

Adapun beberapa instrumen kebijakan moneter adalah sebagai berikut :

Instrumen Kebijakan Moneter

  1. Kebijakan Operasi Pasar Terbuka (Open Market Operation)

Operasi pasar terbuka merupakan sebuah kebijakan yang diambil oleh bank sentral untuk dapat mengurangi dan menambahkan jumlah uang yang tengah beredar di masyarakat. Hal tersebut akan dilakukan dengan cara menjual sertifikat Bank Indonesia (SBI) atau bisa pula dengan membeli surat berharga yang terdapat dalam pasar modal.

Contoh dari kebijakan ini ialah pada saat Bank Indonesia melelang sertifikatnya atau bisa pula membeli atau menarik surat-surat berharga yang beredar di pasar modal.

Open Market Operation

Lelang sertifikat akan diberlakukan pada saat uang yang beredar di masyarakat berlebih maka dengan demikian jumlahnya dapat diminimalisir. Sedangkan pembelian surat-surat berharga diberlakukan pada saat uang yang beredar di masyarakat sedikit atau rendah maka dengan cara ini uang yang telah beredar di masyarakat akan kembali menjadi normal.

Konsekuensi dari kebijakan ini cukup besar karena tempatnya adalah di pasar terbuka, dimana semua pihak memiliki kebebasan untuk masuk dan melakukan bisnisnya. Akan tetapi di sisi lain dengan ikut pasar terbuka kita akan menjadi lebih mudah untuk mencapai tujuan utama, seperti misalnya untuk menjual sertifikat berharga kita lebih mudah untuk menemukan pihak yang akan membeli surat atau sertifikat.

Disamping itu, kita juga akan lebih mudah untuk membangun suatu jaringan dimana pada saat mengalami kesulitan atau masalah akan terselesaikan dengan baik dan efektif.

Pelaksanaan kebijakan tersebut dilakukan dalam jangka waktu yang panjang karena setiap hasil penjualan surat atau sertifikat berharga diguakan untuk menyelesaikan persoalan yang ada dan mempertahankan kestabilan jumlah uang yang telah beredar di masyarakat.

  1. Kebijakan Diskonto (Discount Policy)

Diskonto merupakan suatu kebijakan dimana terjadinya pengurangan dan penambahan jumlah uang yang sedang beredar di masyarakat dengan cara mengubah diskonto yang dimiliki oleh bank  umum.

Jika dalam suatu kondisi tertentu yakni bank sentral telah memperhitungkan bahwasanya jumlah uang yang beredar sudah mencapai  atau melebihi kebutuhan (seperti gejala inflasi), maka bank sentral secara otomatis akan mengambil keputusan untuk menaikkan suku bunga.

Dengan demikian maka jumlah uang yang beredar di masyarakat secara perlahan akan menjadi berkurang, umumnya banyak orang yang berkeinginan untuk menabung uangnya di Bank.

Kebijakan Diskonto

Baca juga: Fungsi Dan Jenis Bank

Contohnya pada saat Bank sentral memberlakukan kenaikan dan penurunan suku bunga, hal dilakukan untuk dapat menstabilkan jumlah uang yang telah beredar di masyarakat, pada saat terjadi inflasi dimana uang masyarakat yang beredar sangat banyak maka akan diterapkan sistem diskonto kenaikan suku bunga supaya masyarakat berminat untuk menabung.

Namun disi lain pada saat jumlah uang yang telah beredar di masyarakat rendah maka suku bunga Bank akan diturunkan supaya masyarakat tidak tertarik untuk menabun dan uangnya masih tetap berputar sehingga jumlah uang yang beredar lama kelamaan menjadi stabil.

Dalam kebijakan ini diskonto seringkali mengalami masalah terlebih lagi ketika adanya kenaikan dan penurunan suku bunga maka dapat menimbulkan ketergantungan. Dimana mereka hanya berkeinginan untuk menabung ketika suku bunga dan pada saat suku bunga turun maka pemborosan uang akan terjadi di dalamnya.

Namun di sisi lain penerapan diskonto ini mempunyai fleksibilitas yang lebih tinggi, ini dikarenakan perubahan strategi di dalamnya sangat mudah dilaksanakan.

Misalnya saja pada saat itu  suku bunga tinggi dan sedang terjadi kekurangan jumlah uang yang beredar atau mengalami krisis suku bank dapat diturunkan pada waktu itu juga. Hal ini memang mudah karena yang digunakan adalah suatu sistem atau program yang telah di desain secara khusus sehingga tidak akan membutuhkan waktu dan dana yang besar.

Hanya cukup melakukan pemberitahuan kepada semua nasabah bahwasanya suku bunga akan menjadi turun karena krisis.

  1. Kebijakan Cadangan Khas

Kebijakan yang satu ini berkaitan dengan cash ratio, dimana Bank sentral mempunyai wewenang untuk membuat suatu peraturan yaitu dalam menaikkan maupun menurunkan cadangan kahas atau yang biasa disebut sebagai cash ratio.

Bank umum dalam kondisi seperti ini akan menerima uang dari semua nasabah dalam bentuk giro, tabungan, deposito, dan jenis tabungan yang lainnya. Akan tetapi, dalam hal ini juga terdapat pengecualian yaitu adanya presentasi dari uang yang telah disetor oleh nasabah yang tidak diperbolehkan untuk dipinjamkan.

Kebijakan Cadangan Khas

Contohnya pada saat Bank sentral menahan atau melarang sebagian dari tabungan dan uang uang yang beredar di masyarakat baik itu dalam bentuk deposito, giro, sertifikat, dan lainya untuk dipinjamkan kepada pihak yang lain. Hal ini bertujuan untuk dapat membuat kondisi peredaran uang menjadi stabil kembali, yaitu dengan berusaha untuk menurunkan jumlah uang yang berlebih yang sedang beredar di masyarakat.

Begitu juga sebaliknya, pada saat uang yang beredar di masyarakat sedikit maka Bank sentral akan melakukan kebijakan yaitu dengan mengeluarkan cadangan khasnya yang sudah didapat sebelumnya untuk dipinjamkan kepada masyarakat.

Kebijakan cadangan khas ini diberlakukan karena memiliki tujuan untuk mensiasati ketidakstabilan kondisi uang yang beredar di masyarakat. Keberadaan kebijakan ini akan membuat pemerintah atau Bank sentral tidak mengalami kebingungan ketika ada ketidakstabilan dalam hal jumlah uang yang beredar di masyarakat, karena ketika dalam kondisi normal dan ada kelebihan maka pemerintah akan mencadangkan kelebihan tersebut dengan tujuan untuk digunakan saat ada sebuah masalah yang berhubungan dengan jumlah uang yang beredar di masyarakat.

Hal ini dapat diterapkan dimanapun kita berada karena dengan adanya persiapan awal kita tidak akan mengalami kesulitan dalam mengatasi suatu masalah walaupun datangnya secara tiba-tiba.

  1. Kebijakan Kredit Ketat

Sesuai dengan namanya yaitu ketat, maka kebijakan ini sangat berkaitan dengan pengawasan. Pengawasan yang dimaksud disini adalah pengawasan terhadap uang yang beredar di masyarakat. Dengan adanya kebijakan kredit ketat maka diharapkan perekonomian mampu membaca situasi dengan baik dan mencari suatu solusi saat kita hidup bersama.

Kredit ini akan diberikan bank umum dengan beberapa syarat yaitu karakter, kapasitas, jaminan, kapital, dan kondisi perekonomian.

Kebijakan Kredit Ketat

Langkah ini akan sangat tepat jika terjadi inflasi di wilayah tersebut. Seperti misalnya saat uang yang beredar di kalangan masyarakat tidak merata dan sering terjadi fluktuaktif sehingga bank sentral akan langsung memberlakukan sistem pajak kredit ketat supaya nantinya tidak ada pihak yang menyelewengkan uang yang ada.

Hal seperti ini tentunya akan sangat efektif saat suatu negara sedang kacau, sebab apapun itu alasannya maka semua pihak diharuskan untuk mengikutinya. Jika misalnya melakukan pelanggaran ataupun penyelewengan maka akan dikenakan sanksi dan hukuman sesuai dengan peraturan yang ada.

Kebijakan ini bisa dibilang sangat efektif dan efesien karena sistemnya akan membuat pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab sama sekali tidak memiliki peluang untuk menciptakan suatu permasalahan.

  1. Kebijakan Dorongan Moral (Moral Suasion)

Kebijakan moral suasion atau yang biasa disebut dengan dorongan moral ini sangat berbeda dengan kebijakan lainnya. Hal ini karena dalam upayanya, kebijakan dorongan moral akan selalu berusaha untuk menstabilkan jumlah uang yang beredar di masyarakat baik itu dengan cara menurunkan ataupun menaikkan jumlah uang tersebut.

Tindakan yang umumnya dilakukan oleh kebijakan ini adalah dengan pidato, pengumuman, dan juga edaran yang pastinya akan ditunjukkan kepada pihak bank umum dan juga pelaku ekonomi yang lainnya.

Kebijakan Dorongan Moral

Baca juga: Pengertian Ekonomi Makro

Pidato, pengumuman, atau edaran ini umumnya berisi tentang sebuah larangan atau ajakan dengan tujuan untuk menahan pinjaman tabungan ataupun melepaskan pinjaman yang ada. Kebijakan ini sama halnya dengan perintah dari atasan dan akan segera ditinjak lanjuti. Namun kebijakan ini mempunyai beberapa kekurangan, salah satunya yaitu tidak semua responden akan diberikan perintah untuk melakukan hal tersebut. Hal ini bisa terjadi karena tidak adanya aksi secara signifikan dengan control yang minimal.

Diatas adalah instrumen-instrumen dari kebijakan moneter, yang dimana instrumen ini dibagi menjadi 5 yaitu kebijakan operasi pasar terbuka (open market operation), kebijakan diskonto (discount policy), kebijakan cadangan khas, kebijakan kredit ketat, dan kebijakan dorongan moral (moral suasion). Semua kebijakan ini akan memberikan pengaruh besar terhadap jumlah uang yang beredar di kalangan masyarakat.

Pada umumnya kebijakan ini hadir karena memiliki tujuan untuk selalu menstabilkan jumlah uang yang beredar. Hal ini karena sangat berpengaruh pada kondisi ekonomi, ketika uang yang beredar di kalangan masyarakat memiliki jumlah lebih maka hal ini akan berlangsung secara terus menerus sehingga menyebabkan terjadinya permasalahan dalam dunia ekonomis.

Adapun masalah yang sering terjadi yaitu menyebabkan inflasi dan lain sebagainya. Demikian sebaliknya, jika jumlah uang beredar di kalangan masyarakat mulai menipis atau bahkan berkurang maka kejadian seperti ini akan terjadi secara terus menerus sehingga menyebabkan terjadinya krisis monter di sebuah negara dikarenakan jumlah uang yang beredar di masyarakat sangat tidak stabil.

Ayo Cilacap - - - -