Tax Amnesty : Pengertian, Tujuan, Manfaat

Posted on

Tax Amnesty Adalah – Beberapa waktu lalu di Tanah Air sempat diramaikan dengan pemberitaan mengenai tax amnesty. Dilihat dari katanya, tax amnesty berasal dari bahasa Inggris yang berarti pengampunan pajak.



Lalu apa itu tax amnesty atau pengampunan pajak? Mengapa pajak perlu pengampunan dan mengapa tax amnesty perlu diberlakukan di Indonesia? Untuk menjawab pertanyaan itu kami akan membahas pengertian tax amnesty. Diikuti dengan latar belakang, kebijakan, tujuan, manfaat, peraturan hingga konsekuensi tax amnesty.

tax amnesty adalah

Pengertian Tax Amnesty

Seperti yang disinggung di atas, tax amnesty dalam bahasa Indonesia adalah pengampunan pajak. Tax amnesty merupakan suatu pengampunan atau pengurangan pajak terhadap properti yang dimiliki oleh suatu perusahaan yang akan segera diatur dalam UU Pengampunan Nasional.

Dalam draft UU tersebut pengampunan pajak merupakan penghapusan pajak terutang, penghapusan sanksi administrasi perpajakan, penghapusan sanksi pidana pada bidang perpajakan maupun sanksi pidana tertentu yang diwajibkan membayar dengan uang tebusan. Pengampunan pajak ini objeknya tidak hanya yang disimpan di dalam negeri saja, namun juga di luar negeri yang laporannya tidak diberikan dengan benar.

Di Indonesia tax amnesty diberlakukan beberapa kali. Seperti di tahun 1984 dan tahun 2004. Akan tetapi saat itu mengalami kegagalan lantaran tak menarik dan penegak hukum tidak memberikan dukungan lebih. Sebuah kebijakan harusnya diberlakukan untuk memberikan manfaat terhadap perekonomian Indonesia. Sehingga semakin lama perekonomian menjadi lebih baik.

Baca juga: Pengertian Pajak Menurut Ahli

Latar Belakang

Ada latar belakang tertentu yang mendorong pemerintah Indonesia memberikan tax amnesty kepada para pembayar pajak atau wajib pajak. Berikut adalah beberapa latar belakang tersebut.

  • Penyebab Pertama Indonesia memberlakukan Tax Amnesty yaitu karena terdapat Harta milik warga negara baik di dalam maupun di luar negeri yang belum atau belum seluruhnya dilaporkan dalam Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan;
  • Tax Amnesty yaitu untuk meningkatkan penerimaan negara dan pertumbuhan suatu perekonomian serta kesadaran dan kepatuhan masyarakat dalam pelaksanaan suatu kewajiban perpajakan, perlu menerbitkan suatu kebijakan Pengampunan Pajak;
  • Kasus Panama Pappers

Dari ketiga latar belakang di atas, presiden Republik Indonesia mengesahkan Undang-Undang Tax Amnesty Nomor 11 tahun 2016 tentang Pengampunan Pajak pada 1 Juli 2016.



Kebijakan Tax Amnesty

Pada tax amnesty yang diberlakukan 2016, ada suatu kebijakan pengampunan atau amnesty yang dibagi dalam 3 periode. Periode pertama bila periode pelaporan Oktober sampai dengan Desember 2015, maka tarif yang dikenakan dari keseluruhan harta wajib yakni sebesar 3%.

Sedangkan jika periode pajak yang dilaporkan antara bulan Januari-Juni 2016, maka tarif yang dikenakan sebesar 5%. Lalu untuk periode Juli-Desember 2016 dikenakan pajak sebesar 8%.

Tujuan Tax Amnesty

Tax amnesty diberlakukan untuk beberapa tujuan, antara lain:

  • Untuk meningkatkan suatu penerimaan pajak dalam jangka pendek.
  • Untuk menambah jumlah wajib pajak.
  • Untuk mengintegrasikan sebuah sektor informal ke dalam sistem perekonomian.
  • Untuk memanfaatkan sebuah dana yang tidak terpakai.
  • Langkah awal suatu kebijakan rezim baru untuk menerapkan sanksi yang lebih besar.

Pernyataan Presiden RI sekaligus menjawab keresahan di tengah masyarakat. Presiden menerangkan tax amnesty ditujukan untuk pembayar-pembayar pajak besar, terutama mereka yang menaruh uangnya di luar negeri. Akan tetapi tax amnesty juga bisa diikuti oleh pihak lain. seperti usaha-usaha menengah maupun usaha kecil.

Pada tahap awal, pemerintah memperkirakan kebijakan tax amnesty ini akan meningkatkan penerimaan perpajakan hingga Rp 60 triliun. Akan tetapi ke depannya kebijakan itu diharapkan bisa memperbaiki sebuah sistem administrasi perpajakan di Indonesia, sekaligus mengurangi kebocoran pajak akibat meningkatnya suatu kegiatan underground economy yang selama ini luput dari data perpajakan.

Penerapan kebijakan tax amnesty juga tak lepas dari berbagai tantangan. Banyak yang mengira bahwa penerapan tax amnesty tersebut lebih didasarkan kepada permasalahan pemenuhan target penerimaan perpajakan semata.



Di tahun 1984 silam pemerintah pernah melakukan kebijakan tax amnesty, tepatnya di era Orde Baru. Dalam implementasinya kebijakan tersebut dinilai tidak begitu sukses karena respon wajib pajak yang tidak terlalu besar dan tidak terjadinya modernisasi sebuah sistem perpajakan di Indonesia. Beberapa kebijakan pengampunan pajak dalam suatu skala lebih kecil juga dilakukan oleh pemerintah sesudahnya.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *