Contoh Penyimpangan Demokrasi Terpimpin


Contoh Penyimpangan Demokrasi Terpimpin – Demokrasi terpimpin menjadi sebuah kebijakan politik yang pernah diterapkan di Indonesia pada tahun 1959 sampai 1966. Meskipun masa demokrasi terpimpin ini tidak berlangsung lama tetapi banyak kebijakan yang diambil oleh pemimpin Indonesia pada waktu itu.

Selain kebijakan, ternyata ada banyak juga penyimpangan demokrasi terpimpin yang memberikan dampak besar dan masih bisa dirasakan sampai sekarang ini.

Contoh Penyimpangan Demokrasi Terpimpin

Sesuai dengan namanya, demokrasi terpimpin menjadi sistem kepemimpinan dimana semua keputusan dan kebijakan akan terpusat pada presiden yang merupakan pemimpin negara dan yang menjabat pada waktu itu adalah Ir.Soekarno. Meskipun baru dimulai pada tahun 1959, tetapi konsep dari demokrasi terpimpin telah disampaikan oleh Ir.Soekarno dalam rapat Konstituante pada tanggal 10 November 1959.

Ciri-Ciri Masa Demokrasi Terpimpin

Contoh Penyimpangan Demokrasi Terpimpin

Sebelum membahas lebih jauh, selanjutnya kita akan membahas terlebih dahulu mengenai ciri-ciri masa demokrasi terpimpin yang penting untuk diketahui. Adapun ciri-ciri masa demokrasi terpimpin adalah sebagai berikut:

  1. Pemerintah yang otoritarian, presiden memiliki kekuasan sepenuhnya atas negara.
  2. Memiliki dukungan yang kuat dari unsur militer untuk menjadi kekuatan politik baru.
  3. Memiliki dukungan yang kuat dari PKI yang merupakan pendukung setia presiden Soekarno.
  4. Lembaga legislatif yang lemah, bisa diatur dan bahkan dibubarkan oleh presiden (MPRS dan DPR-GR).
  5. Partai politik memiliki peran yang terbatas, bisa dibubarkan oleh presiden (Masyumi dan PSI).
  6. Gerakan separatis yang berlangsung dari masa sebelumnya.
  7. Politik luar negeri yang sangat keras dan lebih memihak blok timur.
  8. Kebijakan-kebijakan monumental banyak dilakukan saat terjadi krisis ekonomi yang semakin memburuk.
  9. Negara selalu mengatur sendi-sendi dalam kehidupan masyarakat.

Baca juga: Ciri Ciri Demokrasi Termpimpin Lengkap

Contoh Penyimpangan Demokrasi Terpimpin

Contoh Penyimpangan Demokrasi Terpimpin

Demokrasi termpimpin memang menjadi salah satu dari bagian politik Indonesia yang memberikan dampak besar bagi perkembangan negara ini, tetapi ada banyak penyimpangan demokrasi terpimpin yang masih bisa dirasakan dampaknya hingga sekarang ini.

Lalu apa sajakah beberapa penyimpangan tersebut? Berikut ini adalah contoh penyimpangan demokrasi terpimpin yang harus anda ketahui :

  1. Lembaga Negara Mempunyai Inti Nasionalisme Agama Komunis

Biasa disebut sebagai NASAKOM yang telah dibentuk untuk dapat memenuhi tiga fraksi utama yang terdapat di politik Indonesia yakni Nasionalisme, agama, dan komunisme.

  1. Teknis Pembentukan MPRS

Teknis Pembentukan MPRS

Penyimpangan demokrasi terpimpin berikutnya adalah pembentukan Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara atau yang biasa disebut dengan MPRS. Seperti yang kita ketahui bersama bahwa pada umumnya anggota MPRS akan dipilih melalui proses pemilu, tetapi pada demokrasi terpimpin keanggotaannya dipilih dan diangkat secara langsung oleh presiden.

Penunjukan langsung oleh presiden tersebut pastinya akan memberikan  dampak baik secara langsung ataupun tidak terhadap persoalan yang seperti ekonomi. Hal ini karena adanya hubungan erat antara ekonomi dan politik yang saling berhubungan.

  1. Prosedur Pembentukan DPRGR

Dewan Perwakilan Rakya Gotong Royong atau yang biasa disebut dengan DPRGR adalah hasil lain dari demokrasi terpimpin. DPRGR adalah dewan yang dibentuk langsung oleh presiden yang dimana keanggotaannya akan melalui proses pengangkatan secara langsung. DPRGR akan dibentuk langsung untuk menggantikan keberadaan DPR yang keanggotaannya diperoleh dari hasil pemilu.

Salah satu bentuk dari penyimpangan demokrasi terpimpin ialah pembubaran DPR yang merupakan hasil pemilu pada tahun 1995 oleh presiden. Padahal presiden dan DPR memiliki kedudukan yang sama sehingga seharusnya presiden tidak dapat memberhentikan DPR dan begitu sebaliknya.

  1. Menetapkan Manifesto Politik Sebagai GBHN

Manifesto merupakan suatu pernyataan sikap seseorang atau kelompok di depan publik yang lebih sering mempunyai unsur politik didalamna. Dan penyimpangan demokrasi terpimpin yang berikutnya yaitu merubah manifesto menjadi Garis Besar Haluan Negara atau yang disingkat GBHN. Hal ini dapat terjadi karena sistem demokrasi terpimpin adalah sistem demokrasi yang semua kebijakannya dimbil oleh presiden.

Penentapan manifesto tersebut secara tidak langsung akan memberikan dampak pada sistem ekonomi di Indonesia yang pada waktu itu menjadi sistem ekonomi campuran. Dimana ciri dari sistem ekonomi campuran tersebut ialah menjadikan semua sumber daya vital menjadi milik pemerintah.

  1. Masa Jabatan Presiden Menjadi Seumur Hidup

Masa Jabatan Presiden Menjadi Seumur Hidup

Masa jabatan presiden berdasarkan pasal 7 Undang-Undang Dasar tahun 1945, sebelum akan dilakukan amandemen, ialah selama lima tahun. Akan tetapi, presiden yang telah melewati masa jabatan dapat dipilih dan menjabat kembali menjadi seorang presiden. Meskipun telah diatur dalam Undang-Undang, tetapi hal yang terjadi berbeda pada masa demokrasi terpimpin.

Penyimpangan demokrasi tempimpin dalam hal masa jabatan seorang presiden ialah menetapkan presiden seumur hidup yang secara tidak langsung akan memberikan pengaruh besar pada pembangunan di Indonesia. Kebijakan pemerintahan merupakan sebuah faktor pembangunan ekonomi suatu negara yang pastinya akan membawa dampak besar bagai perkembangan negara tersebut nantinya.

  1. Sidang MPRS

Selain dalam hal pengangkatan anggota MPRS, penyimpangan demokrasi terpimpin berikutnya ialah pelaksanaan sidang MPRS. Semestinya sidang dilaksanakan di ibukota negara yaitu Jakarta, tetapi pada waktu itu sidang dilaksanakan di Bandung, Jawa Barat. Meskipun hanya bersifat  sementara, tetapi MPRS pada waktu itu membahas dan memutuskan beberapa hal yang dimana salah satu pokok pembahasannya menyinggung masalah bentuk-bentuk yayasan, karena yayasan mempunyai andil dalam membangun negara Indonesia untuk menjadi lebih baik.

  1. Membagi Kekuatan Politik Luar Negeri Menjadi Dua

Membagi Kekuatan Politik Luar Negeri Menjadi Dua

Ternyata penyimpangan tidak hanya terjadi di dalam negri saja, tetapi pernyimpangan demokrasi terpimpin juga terjadi pada politik luar negri yang membuatnya terbagi menjadi dua kelompok, yakni Nefo dan Oldefo.

NEFO merupakan singkatan dari New Emerging Forces yang isinya adalah beberapa negara baru penentang kapitalisme dan imprealisme. Sementara OLDEFO merupakan singkatan dari Old Established Forces yang  isinya adalah negara-negara barat penganut kapitalisme dan imprealisme. Karena terbagi menjadi dua golongan, maka perlakuan Indonesia kepada keduanya juga ikut berbeda.

  1. Membentuk Porso Indonesia-Peking

Selama masa demokrasi terpimpin, dunia masih kenal blok komunis yang dimana negara Republuk Rakyat China (RRC) menjadi salah satu anggotanya. Meskipun terkenal sebagai negara komunis, Indonesia justru menjalin hubungan yang erat dengan China. Akan tetapi, meski Indonesia menjalin hubungan yang sangat erat dengannya, Indonesia sampai sekarang ini masih termasuk salah satu negara yang menganut sistem ekonomi campuran yang  merupakan sistem ekonomi yang dianut oleh negara non blok.

  1. Indonesia Melaksanakan Politik Mercusuar

Penyimpangan demokrasi terpimpin lainnya yang pernah terjadi di tanah air ialah memakai politik mercusuar yang dimana politik merupakan jenis politik yang mengagungkan kemegahan Indonesia di mata dunia. Contoh diberlakukannya politik mercusuar yaitu dalam pembuatan stadion Senayan Jakarta dan pelaksanaan pesta olahragi bagi negara-negara NEFO yang dilaksanakan di Jakarta yang kemudian disebut dengan GANEFO. Salah satu hal yang diunggulkan oleh negara Indonesia pada waktu itu ialah ekonomi pancasila termasuk kelebihan dan kekurangan ekonomi tersebut.

  1. Indonesia Keluar Dari PBB

Indonesia Keluar Dari PBB

Dulu ternyata Indonesia pernah menjadi salah satu negara yang terkucil dari pergaulan Internasional. Sebab, Indonesia memilih untuk keluar dari Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) pada tanggal 7 Januari 1965 dengan melalui pernyataan mentri luar negri Subandrio. Salah satu penyebab utama keluarnya Indonesia dari PBB adalah karena pengangkatan Malaysia sebagai Dewan Keamanan (DK) PBB.

Dampak paling besar dari keluarnya Indonesia ini adalah dari segi ekonomi karena kegiatan Indonesia menjadi sangat terbatas dalam ekonomi terbuka. Padahal ekonomi terbuka merupakan sebuah bentuk interaksi Indonesia dengan  negara luar. Hal ini tentu berbeda dengan ekonomi tertutup yang hanya mengandalkan produksi dalam negri dan menutup seluruh akses untuk menuju negara lain. Perbedaan antara ekonomi terbuka dan tertutup di Indonesia pada waktu itu sangat terasa akibat keputusan keluar dari PBB ini.

  1. Konfrotasi Dengan Malaysia

Dampak selanjutnya dari penyimpangan demokrasi terpimpin ialah anggapan presiden Ir.Soekarno mengenai Malaysia sebagai proyek Neo Kolonialisme Imprealisme (Nekolim) Inggris yang bisa membahayakan revolusi Indonesia. Masalah tersebutlah yang membuat Ir Soekarno kemudian membentuk Dwi Komando Rakyat (DWIKORA) pada 3 mei 1964 untuk dapat mencegah berdirinya Malaysia. Gejolak tersebut pastinya memberikan dampak besar dalam faktor pertumbuhan ekonomi dalam maupun luar negri Indonesia.

  1. Pembentukan DPAS

Pembentukan DPAS

DPAS merupakan singkatan dari Dewan Pertimbangan Agung Sementara  yang dibentuk berdarkan penetapan presiden No. 3 tahun 1959. Pembentukan dewan ini adalah dengan menunjuk anggota secara langsung oleh presiden dan diketuai oleh presiden langsung.

Jika dilihat dari segi fungsi, DPAS memiliki tugas untuk mengajukan usul kepada pemerintah dan menjawab pertanyaan-pertanyaan dari presiden. Hal seperti ini termasuk penyimpangan demokrasi terpimpin, karena pemerintahan pada waktu itu hampir sepenuhya dipegang oleh presiden.

Baca juga: Pengertian Demokrasi

Diatas adalah beberapa penyimpangan demokrasi terpimpin yang tidak boleh dilupakan saja dan bisa dijadikan sebagai pelajaran supaya semua penyimpangan diatas nantinya tidak terulang lagi terutama di pemerintahan Indonesia.

Demikian informasi yang dapat kami sampaikan kali ini mengenai penyimpangan demokrasi terpimpin secara lengkap mulai dari pengertian, ciri-ciri dan juga contohnya sehingga akan memudahkan anda dalam memahaminya. Semoga informasi yang sudah di ulas secara lengkap dan jelas ini bisa bermanfaat atau menambah wawasan anda semua.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *