Contoh Penyimpangan Demokrasi Terpimpin

Posted on

Contoh Penyimpangan Demokrasi Terpimpin – Demokrasi terpimpin menjadi sebuah kebijakan politik yang pernah diterapkan di Indonesia pada tahun 1959 sampai 1966. Meskipun masa demokrasi terpimpin ini tidak berlangsung lama tetapi banyak kebijakan yang diambil oleh pemimpin Indonesia pada waktu itu.



Selain kebijakan, ternyata ada banyak juga penyimpangan demokrasi terpimpin yang memberikan dampak besar dan masih bisa dirasakan sampai sekarang ini.

Contoh Penyimpangan Demokrasi Terpimpin

Sesuai dengan namanya, demokrasi terpimpin menjadi sistem kepemimpinan dimana semua keputusan dan kebijakan akan terpusat pada presiden yang merupakan pemimpin negara dan yang menjabat pada waktu itu adalah Ir.Soekarno. Meskipun baru dimulai pada tahun 1959, tetapi konsep dari demokrasi terpimpin telah disampaikan oleh Ir.Soekarno dalam rapat Konstituante pada tanggal 10 November 1959.

Ciri-Ciri Masa Demokrasi Terpimpin

Contoh Penyimpangan Demokrasi Terpimpin

Sebelum membahas lebih jauh, selanjutnya kita akan membahas terlebih dahulu mengenai ciri-ciri masa demokrasi terpimpin yang penting untuk diketahui. Adapun ciri-ciri masa demokrasi terpimpin adalah sebagai berikut:

  1. Pemerintah yang otoritarian, presiden memiliki kekuasan sepenuhnya atas negara.
  2. Memiliki dukungan yang kuat dari unsur militer untuk menjadi kekuatan politik baru.
  3. Memiliki dukungan yang kuat dari PKI yang merupakan pendukung setia presiden Soekarno.
  4. Lembaga legislatif yang lemah, bisa diatur dan bahkan dibubarkan oleh presiden (MPRS dan DPR-GR).
  5. Partai politik memiliki peran yang terbatas, bisa dibubarkan oleh presiden (Masyumi dan PSI).
  6. Gerakan separatis yang berlangsung dari masa sebelumnya.
  7. Politik luar negeri yang sangat keras dan lebih memihak blok timur.
  8. Kebijakan-kebijakan monumental banyak dilakukan saat terjadi krisis ekonomi yang semakin memburuk.
  9. Negara selalu mengatur sendi-sendi dalam kehidupan masyarakat.

Baca juga: Ciri Ciri Demokrasi Termpimpin Lengkap

Contoh Penyimpangan Demokrasi Terpimpin

Contoh Penyimpangan Demokrasi Terpimpin



Demokrasi termpimpin memang menjadi salah satu dari bagian politik Indonesia yang memberikan dampak besar bagi perkembangan negara ini, tetapi ada banyak penyimpangan demokrasi terpimpin yang masih bisa dirasakan dampaknya hingga sekarang ini.

Lalu apa sajakah beberapa penyimpangan tersebut? Berikut ini adalah contoh penyimpangan demokrasi terpimpin yang harus anda ketahui :

  1. Lembaga Negara Mempunyai Inti Nasionalisme Agama Komunis

Biasa disebut sebagai NASAKOM yang telah dibentuk untuk dapat memenuhi tiga fraksi utama yang terdapat di politik Indonesia yakni Nasionalisme, agama, dan komunisme.

  1. Teknis Pembentukan MPRS

Teknis Pembentukan MPRS

Penyimpangan demokrasi terpimpin berikutnya adalah pembentukan Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara atau yang biasa disebut dengan MPRS. Seperti yang kita ketahui bersama bahwa pada umumnya anggota MPRS akan dipilih melalui proses pemilu, tetapi pada demokrasi terpimpin keanggotaannya dipilih dan diangkat secara langsung oleh presiden.

Penunjukan langsung oleh presiden tersebut pastinya akan memberikan  dampak baik secara langsung ataupun tidak terhadap persoalan yang seperti ekonomi. Hal ini karena adanya hubungan erat antara ekonomi dan politik yang saling berhubungan.



  1. Prosedur Pembentukan DPRGR

Dewan Perwakilan Rakya Gotong Royong atau yang biasa disebut dengan DPRGR adalah hasil lain dari demokrasi terpimpin. DPRGR adalah dewan yang dibentuk langsung oleh presiden yang dimana keanggotaannya akan melalui proses pengangkatan secara langsung. DPRGR akan dibentuk langsung untuk menggantikan keberadaan DPR yang keanggotaannya diperoleh dari hasil pemilu.

Salah satu bentuk dari penyimpangan demokrasi terpimpin ialah pembubaran DPR yang merupakan hasil pemilu pada tahun 1995 oleh presiden. Padahal presiden dan DPR memiliki kedudukan yang sama sehingga seharusnya presiden tidak dapat memberhentikan DPR dan begitu sebaliknya.

  1. Menetapkan Manifesto Politik Sebagai GBHN

Manifesto merupakan suatu pernyataan sikap seseorang atau kelompok di depan publik yang lebih sering mempunyai unsur politik didalamna. Dan penyimpangan demokrasi terpimpin yang berikutnya yaitu merubah manifesto menjadi Garis Besar Haluan Negara atau yang disingkat GBHN. Hal ini dapat terjadi karena sistem demokrasi terpimpin adalah sistem demokrasi yang semua kebijakannya dimbil oleh presiden.

Penentapan manifesto tersebut secara tidak langsung akan memberikan dampak pada sistem ekonomi di Indonesia yang pada waktu itu menjadi sistem ekonomi campuran. Dimana ciri dari sistem ekonomi campuran tersebut ialah menjadikan semua sumber daya vital menjadi milik pemerintah.

  1. Masa Jabatan Presiden Menjadi Seumur Hidup

Masa Jabatan Presiden Menjadi Seumur Hidup

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *