Contoh Penyimpangan Demokrasi Terpimpin

Posted on

Penunjukan langsung oleh presiden tersebut pastinya akan memberikan  dampak baik secara langsung ataupun tidak terhadap persoalan yang seperti ekonomi. Hal ini karena adanya hubungan erat antara ekonomi dan politik yang saling berhubungan.



  1. Prosedur Pembentukan DPRGR

Dewan Perwakilan Rakya Gotong Royong atau yang biasa disebut dengan DPRGR adalah hasil lain dari demokrasi terpimpin. DPRGR adalah dewan yang dibentuk langsung oleh presiden yang dimana keanggotaannya akan melalui proses pengangkatan secara langsung. DPRGR akan dibentuk langsung untuk menggantikan keberadaan DPR yang keanggotaannya diperoleh dari hasil pemilu.

Salah satu bentuk dari penyimpangan demokrasi terpimpin ialah pembubaran DPR yang merupakan hasil pemilu pada tahun 1995 oleh presiden. Padahal presiden dan DPR memiliki kedudukan yang sama sehingga seharusnya presiden tidak dapat memberhentikan DPR dan begitu sebaliknya.

  1. Menetapkan Manifesto Politik Sebagai GBHN

Manifesto merupakan suatu pernyataan sikap seseorang atau kelompok di depan publik yang lebih sering mempunyai unsur politik didalamna. Dan penyimpangan demokrasi terpimpin yang berikutnya yaitu merubah manifesto menjadi Garis Besar Haluan Negara atau yang disingkat GBHN. Hal ini dapat terjadi karena sistem demokrasi terpimpin adalah sistem demokrasi yang semua kebijakannya dimbil oleh presiden.

Penentapan manifesto tersebut secara tidak langsung akan memberikan dampak pada sistem ekonomi di Indonesia yang pada waktu itu menjadi sistem ekonomi campuran. Dimana ciri dari sistem ekonomi campuran tersebut ialah menjadikan semua sumber daya vital menjadi milik pemerintah.

  1. Masa Jabatan Presiden Menjadi Seumur Hidup

Masa Jabatan Presiden Menjadi Seumur Hidup

Masa jabatan presiden berdasarkan pasal 7 Undang-Undang Dasar tahun 1945, sebelum akan dilakukan amandemen, ialah selama lima tahun. Akan tetapi, presiden yang telah melewati masa jabatan dapat dipilih dan menjabat kembali menjadi seorang presiden. Meskipun telah diatur dalam Undang-Undang, tetapi hal yang terjadi berbeda pada masa demokrasi terpimpin.



Penyimpangan demokrasi tempimpin dalam hal masa jabatan seorang presiden ialah menetapkan presiden seumur hidup yang secara tidak langsung akan memberikan pengaruh besar pada pembangunan di Indonesia. Kebijakan pemerintahan merupakan sebuah faktor pembangunan ekonomi suatu negara yang pastinya akan membawa dampak besar bagai perkembangan negara tersebut nantinya.

  1. Sidang MPRS

Selain dalam hal pengangkatan anggota MPRS, penyimpangan demokrasi terpimpin berikutnya ialah pelaksanaan sidang MPRS. Semestinya sidang dilaksanakan di ibukota negara yaitu Jakarta, tetapi pada waktu itu sidang dilaksanakan di Bandung, Jawa Barat. Meskipun hanya bersifat  sementara, tetapi MPRS pada waktu itu membahas dan memutuskan beberapa hal yang dimana salah satu pokok pembahasannya menyinggung masalah bentuk-bentuk yayasan, karena yayasan mempunyai andil dalam membangun negara Indonesia untuk menjadi lebih baik.

  1. Membagi Kekuatan Politik Luar Negeri Menjadi Dua

Membagi Kekuatan Politik Luar Negeri Menjadi Dua

Leave a Reply

Your email address will not be published.