Peran Bums Dalam Perekonomian Indonesia

Posted on

Kelebihan dan Kekurangan BUMS



Kelebihan BUMS:

  • Cepat dalam mengambil keputusan karena pemodal umumnya akan menjadi pengelola.
  • Menjadi penyumbang pajak untuk kas pemerintah.
  • Memberikan konstribusi dengan cara menaikkan Produk Domestik Bruto (PDB).
  • Sebagai penyedia barang dan jasa.
  • Cepat dalam menamamkan modal karena pengelola biasanya menjadi pemilik.
  • Dapat menampung tenaga kerja dalam jumlah banyak.

Kekurangan BUMS:

  • Terlalu mengutamakan laba sehingga tidak memperhatikan lingkungan sekitar.
  • Sulit untuk mendapatkan pinjaman.
  • Sering terjadi perbedaan pendapat antara manajemen perusahaan dengan para serikat buruh.
  • Dapat menimbulkan persaingan yang tidak sehat.
  • Dapat Mengalirkan Devisa ke luar negeri.

Syarat Mendirikan BUMS

Syarat Mendirikan BUMS

Sekarang ini untuk mendirikan badan usaha miliki sendiri dapat dilakukan dengan mudah. Hal ini karena pemerintah Indonesia sudah mempermudah dalam pembuatan Badan Usaha Milik Swasta (BUMS) untuk mendukung perekonomian lokal dan juga UKM yang sedang mulai berbisnis. Berikut ini adalah syarat-syarat dalam mendirikan BUMS:

  • Umumnya didirikan oleh 2 orang atau lebih penduduk Indonesia yang sudah mempunyai KTP resmi Indonesia.
  • Biasanya didirikan di salah satu wilayah yang masih dalam cakupan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
  • Harus sudah memiliki akta perizinan pembangunan yang bisa didapat dari seorang Notaris.
  • Memiliki tujuan yang tidak bertentangan atau melanggar hukum.

Itulah beberapa syarat penting yang harus diperhatikan dalam mendirikan Badan Usaha Miliki Swasta (BUMS). Perlu diketahui bahwa syarat-syarat dalam mendirikan BUMS diatas harus dipenuhi supaya nantinya bisa mendirikan badan usaha yang sudah di rencanakan sebelumnya.

Peran BUMS dalam Perekonomian

Perusahaan swasta seperti PT. Freeport Indonesia Company mempunyai peran yang cukup penting dalam menggerakkan dan menunjang perekonomian nasional. Peran-peran tersebut adalah sebagai berikut :

peran BUMS

  1. Merupakan mitra pemerintah

Pemerintah memiliki peran utama dalam menguasai dan mengelola sumber-sumber daya yang terdapat di Indonesia. Keberadaan BUMS menjadi mitra pemerintah dalam usaha mengelola sumber daya di Indonesia tersebut baik sumber daya alam dan sumber daya lainnya dapat mendorong pertumbuhan dan perkembangan perekonomian nasional.



  1. Mampu meningkatkan kegiatan produksi, distribusi ataupun konsumsi nasional

Tidak semua aktivitas produksi produk barang dan jasa, distribusi ataupun konsumsi bisa dilakukan oleh pemerintah untuk dapat memenuhi kebutuhan masyarakat. Dengan keberadaan BUMS, kegiatan-kegiatan yang tidak dapat dilaksanakan oleh pemerintah ini bisa dipenuhi oleh perusahaan swasta. Sehingga dapat membantu aktivitas produksi, distribusi dan konsumsi nasional.

  1. Menyerap banyak tenaga kerja sehingga dapat mengurangi angka pengangguran

Dalam membentuk suatu badan usaha pastinya akan membutuhkan banyak tenaga kerja. Demikian juga dengan mendirikan BUMS yang dapat menyerap banyak sekali masyarakat sebagai tenaga kerja. Lalu dalam perjalanan bisnisnya, BUMS mampu mendapatkan keuntungan yang dipakai untuk perluasan usaha. Maka kegiatan pengembangan usaha ini bisa menyerap tenaga kerja yang jauh lebih banyak lagi. Sehingga akan mengurangi tingkat pengangguran dalam jumlah yang cukup besar.

  1. Meningkatkan daya beli masyarakat karena pemberian gaji atau pendapatan karyawan

Seorang yang bekerja di karyawan BUMS akan mendapatkan upah atau imbalan atas jasa dan tenaganya. Apabila ia telah mendapatkan uang dari penggajian tersebut, ia akan mampu untuk membeli berbagai barang kebutuhan. Hal ini berarti daya beli mereka sudah semakin meningkat.

  1. Mampu untuk memenuhi target pendapatan negara melalui pajak yang dibayarkan oleh BUMS yang berbentuk PT

BUMS yang berbentuk Perseroan Terbatas atau PT memiliki beban wajib pajak tertentu untuk disetorkan kepada negara. Dimana kewajiban pajak ini tergantung dari jenis dan kegiatan perusahaannya. Seperti misalnya suatu perusahaan industri tekstil yang dikenai kewajiban pajak jenis Pajak Penghasil (PPh) dan Pajak Pertambahan Nilai (PPN).

Leave a Reply

Your email address will not be published.