Download Contoh SKP Guru Lengkap Semua Golongan

Download SKP Guru PNS Lengkap Semua Golongan – Berdasarkan ketentuan dalam Peraturan Pemerintah No. 46 Tahun 2011 tentang Penilaian Prestasi Kerja PNS (Pegawai Negeri Sipil), setiap PNS diharuskan untuk membuat Sasaran Kerja Pegawai atau yang biasa disingkat dengan SKP.

Baca juga: Penilaian Kinerja Guru PAUD, SD

SKP sendiri sudah menjadi salah satu unsur penting dari penilaian prestasi kerja PNS. Bahkan penyusunannya sudah dilaksankan sejak 1 Januari 2014. Salah satu contoh jabatan yang diharuskan untuk menyusun SKP adalah jabatan fungsional guru.

PNS memang diharuskan untuk membuat SKP sebagai dasar penilaian prestasi kerja pegawai yang bersangkutan. Ada dua unsur yang ada dalam Penilaian Prestasi Kerja PNS, yaitu SKP yang memiliki bobot nilai 60 persen dan Perilaku Kerja dengan bobot 40 persen.

Pengertian SKP

SKP adalah rencana dan target kinerja yang wajib dicapai oleh seorang PNS dalam jangka waktu penilaian tertentu yang bersifat nyata dan bisa diukur. Pembuatan rencana dan target kinerja ini sesuai dengan kesepakatan antara pegawai dengan atasnnya. Selain itu, pembuatannya juga harus berdasarkan jabatan, fungsi, wewenang, tanggung jawab, dan rincian tugas pegawai yang umumnya sudah ditetapkan dalam struktur organisasi dan tata kerja.

SKP merupakan pengganti dari Daftar Penilaian Prestasi Kerja atau DP3 yang sudah dihapus sejak tahun 2014. Penilaian yang dilakukan dalam SKP lebih bersifat komprehensif daripada DP3. Pembuatan SKP ini untuk jangka waktu satu tahun, yang diawali dengan penyusunan perencanaan individu pegawai. SKP ditetapkan setiap tahun lebih tepatnya di bulan Januari.

Baca juga: Contoh Administrasi Sekolah SD, SMP, SMA

Dalam penyusunannya tentu harus disetujui dan ditetapkan oleh penjabat yang berperan sebagai penilai. Jika penyusunan SKP tidak disetujui oleh penjabat penilai, maka keputusan yang diberikan akan diserahkan sepenuhnya kepada atasan penjabat penilai yang dimana bersifat final.

Jika seorang pegawai mengalami perpindahan setelah bulan Januari maka tetap diharuskan untuk menyusun SKP di awal bulan sesuai dengan perintah dalam menjalankan tugas atau surat perintah menduduki jabatan.

Seperti yang sudah disinggung sebelumnya, PNS yang tidak menyusun SKP akan diberikan hukuman disiplin sesuai ketentuan yang berlaku. Namun jika SKP sudah berhasil tercapai maka kedepannya harus menunjukkan perilaku yang baik. Penilaian SKP meliputi berbagai macam aspek, seperti kualitas, kuantitas, waktu, dan/atau berdasarkan karakteristik, sifat, dan jenis kegiatan pada setiap unit kerja.

Tujuan dan Manfaat SKP

Penyusunan SKP bertujuan untuk membentuk guru yang profesional, jujur, adil, dan bertanggung jawab dalam menjalankan tugas sebagai seorang pegawai negeri sipil (PNS). SKP memiliki fungsi sebagai bahan untuk melakukan evaluasi pada kinerja guru, kepala sekolah, dan guru dengan tambahan tugas yang lainnya dalam rangka pembinaan profesi oleh penjabat terkait.

Hasil yang didapat dari SKP nantinya akan diakumulasikan secara langsung dengan perilaku guru di lingkungan sekolah yang kemudian dijadikan sebagai bahan pertimbangan untuk pembinaan karir, pengangkatan, penempatan, penghargaan dan disiplin.

Baca juga: Penilaian Sikap Siswa Kurikulum 2013

Prinsip Penyusunan SKP

Dalam penyusunan SKP, ada beberapa prinsip yang penting untuk diperhatikan. Prinsip-prinsip tersebut adalah sebagai berikut:

Jelas

Kegiatan yang dilaksanakan harus bisa disampaikan secara jelas.

Dapat Diukur

Kegiatan yang dilaksanakan juga harus bisa diukur secara kuantitas dalam bentuk angka seperti jumlah hasil, jumlah satuan, dan lain-lain, ataupun secara kualitas seperti hasil kerja yang sesuai, tidak terdapat kesalahan sama sekali, tidak mengalami revisi, pelayanan yang diberikan kepada masyarakat cukup memuaskan, dan lain-lain.

Relevan

Kegiatan yang dilaksanakan harus sesuai dengan lingkup tugas jabatan masing-masing.

Dapat Dicapai

Kegiatan yang dilaksanakan harus disesuaikan dengan kemampuan yang dimiliki.

Memiliki Target Waktu

Kegiatan yang dilaksanakan harus bisa ditentukan waktunya.

Baca juga: Pedoman Penilaian K13 Guru Tahun 2020-2021