Soko Guru Demokrasi Indonesia


Soko Guru – Tahukah Anda apa yang dimaksud dengan soko guru demokrasi? Mungkin tidak sedikit yang belum paham istilah apa itu. Maka dari itu kita bahas terlebih dahulu dari pengertian soko guru.

Soko guru memiliki arti tiang penyangga utama. Sehingga secara singkat bisa diartikan sebagai pilar-pilar utama untuk membangun demokratis.

soko guru demokrasi adalah salah satu indikator untuk menilai sistem demokrasi di suatu wilayah. Di samping itu soko guru demokrasi bisa diartikan sebagai pilar utama untuk membangun tatanan demokratis. Sedangkan demokrasi sendiri adalah bentuk sistem pemerintahan dari rakyat, untuk rakyat dan oleh rakyat.

pilar demokrasi

Moh. Hatta, Wakil Presiden pertama RI menjelaskan ada lima pilar demokrasi yang harus dijalankan oleh sebuah pemerintahan. Pilar tersebut dijalankan supaya demokrasi bisa berjalan dengan semestinya. Lima pilar demokrasi tersebut antara lain:

  1. Lembaga yudikatif.
  2. Lembaga legislatif.
  3. Partai politik.
  4. Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM).
  5. Media massa.

Fungsi dan Peran Soko Guru Demokrasi

Kedaulatan rakyat menjadi tolok ukur demokrasi di sebuah negara. Rakyat yang berdaulat bisa memegang teguh hak-haknya. Baik hak untuk hidup, bekerja, berpendapat dan lain sebagainya.

Negara demokrasi bisa dilihat dari kebijakan pemerintah yang sesuai dengan kehendak dan keinginan rakyat. Kebijakan yang tidak sejalan dengan kehendak rakyat bisa diartikan bahwa negara tersebut menjalankan sistem monarki absolut. Untuk diketahui, sistem monarki absolut berbanding terbalik dengan paham demokrasi kerakyatan.

Lingkungan masyarakat bisa dibagi menjadi dua, yakni mayoritas dan minoritas. Suara mayoritas yang lebih banyak bisa menjadi keputusan dari berbagai kebijakan pemerintahan. Walaupun demikian pemerintah tetap mengakui kekuasaan, hak, aspirasi dari minoritas. Pemerintah tetap memiliki kewajiban untuk menjaga hak minoritas untuk mencapai negara yang demokrasi.

Baca juga: Pendidikan Sebagai Sebuah Sistem

Seperti yang diketahui, hak asasi manusia adalah hak dasar yang dimiliki oleh setiap manusia. Salah satu di antaranya adalah hak untuk hidup. Hak asasi juga menjamin hak untuk kehidupan dan pekerjaan layak yang perlu terus diawasi dan ditinjau oleh pemerintah.

demokrasi indonesia

Syarat utama dari sebuah demokrasi adalah pemerintah yang dipilih oleh suara rakyat. Pemilihan umum tidak ada kejujuran dan kebebasan atau tindakan penyelewengan dari suatu pihak yang bisa menyebabkan kehancuran demokrasi.

Demokrasi menjamin persamaan di depan hukum supaya tercipta keadilan. Semua rakyat dipandang sama dalam masalah hukum. Tanpa nepotis yang meringankan hukum pada golongannya dan memberatkan golongan lain. Pemerintah menjamin kesamaan posisi di hadapan hukum.

Kekuasaan pemerintah di negara demokrasi dibatasi oleh konstitusi yang disebut Undang-Undang. Sistem menjalankan pemerintahan dan lain-lain sudah dimuat dalam Undang-Undang sebagai kesepakatan bersama. Sehingga tidak boleh ada yang melanggarnya, tak terkecuali pemerintah itu sendiri. Demokrasi harus membatasi pemerintahan dan kebebasan rakyat.

Masyarakat majemuk seperti Indonesia harus menjunjung perbedaan yang ada di dalam masyarakat. Toleransi menjadi syarat agar persatuan dapat terwujud. Toleransi bisa membuat perbedaan yang ada di tengah masyarakat menjadi perekat persatuan. Persatuan dalam keberagaman juga menjadi peluang dan tantangan bagi bangsa Indonesia untuk terus membangun.

Prinsip-prinsip Demokrasi

soko guru demokrasi

Demokrasi menjadi salah satu sistem politik yang dianut sebagian besar negara di dunia, termasuk Indonesia. Negara dengan sistem demokrasi mempunyai prinspi-prinsip yang berbeda dengan sistem yang lain.

Henry Bertram Mayo dalam An Introduction to Democratic Theory (1960), menjelaskan prinsip-prinsip demokrasi yang bisa mewujudkan suatu sistem politik yang demokratis. Berikut adalah prinsip-prinsip demokrasi yang disampaikan oleh Henry:

  1. Menyelesaikan perselisihan dengan damai dan secara melembaga
  2. Menjamin terselenggaranya perubahan secara damai dalam suatu masyarakat yang sedang berubah
  3. Menyelenggarakan pergantian pimpinan secara teratur
  4. Membatasi pemakaian kekerasan sampai minimum
  5. Mengakui serta menganggap wajar adanya keanekaragaman
  6. Menjamin tegaknya keadilan.

Sedangkan menurut Alamudi dalam Ilmu Kewarganegaraan (2006) karya Sri Wuryan dan Syaifullah, sebuah negara dapat dikatakan berbudaya demokrasi apabila memiliki soko guru demokrasi sebagai berikut:

  1. Kedaulatan rakyat
  2. Pemerintahan berdasarkan persetujuan dari yang diperintah
  3. Kekuasaan mayoritas
  4. Hak-hak minoritas
  5. Jaminan hak-hak asasi manusia
  6. Pemilihan yang bebas dan jujur
  7. Persamaan di depan hukum
  8. Proses hukum yang wajar
  9. Pembatasan pemerintahan secara konstitusional
  10. Pluralisme sosial, ekonomi dan politik
  11. Nilai-nilai toleransi, pragmatisme, kerja sama dan mufakat

soko guru

Prinsip-prinsip demokrasi di atas adalah nilai-nilai yang dibutuhkan untuk mengembangkan suatu bentuk pemerintahan yang demokratis. Berdasarkan prinsip-prinsip yang sudah disebutkan di atas, suatu pemerintahan yang demokratis bisa diwujudkan. Begitu juga sebaliknya, tanpa prinsip-prinsip di atas pemerintahan yang demokratis akan sulit untuk ditegakkan.

Trias Politica

Dalam dunia politik dikenal istilah trias politica. Trias politica adalah salah satu pilar demokrasi yang membagi ketiga kekuasaan politik negara, yakni legislatif, eksekutif dan yudikatif. Pembagian tersebut bisa diwujudkan lewat tiga jenis lembaga negara yang saling lepas atau independen dan berada dalam peringkat yang sejajar satu sama lain.

Independensi dan kesejajaran ketiga lembaga negara tersebut dibutuhkan supaya lembaga negara bisa saling mengawasi dan saling mengontrol berdasarkan prinsip checks and balances.

4 Pilar Demokrasi Indonesia

Ada empat soko guru demokrasi Indonesia atau pilar demokrasi Indonesia yang semuanya harus saling menopang. Keempat pilar tersebut adalah Lembaga Eksekutif, Legislatif, Yudikatif, dan Kebebasan Pers.

Jika salah satu pilar cacat, maka hal tersebut bisa berdampak pada kinerja pilar lainnya. Lebih jelasnya berikut adalah penjelasan singkat keempat pilar demokrasi.

Lembaga Eksekutif

Menurut Pakar Politik Miriam Budiardjo dalam bukunya Dasar-dasar Ilmu Politik, lembaga eksekutif adalah badan yang memiliki peran sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan untuk menjalankan pemerintahan.

Sementara tugas lembaga eksekutif adalah melaksanakan kebijakan-kebijakan yang sudah ditetapkan oleh badan legislatif, serta menyelenggarakan undang-undang yang dibuat oleh badan legislatif. Yang merupakan lembaga eksekutif antara lain presiden, kementerian, dan kepala daerah. Di Indonesia, mereka terpilih melalui mekanisme pemilihan umum.

Lembaga Legislatif

Lembaga legislatif adalah lembaga yang bertugas membuat undang-undang. Anggotanya dianggap mewakili rakyat sesuai dengan daerah pemilihan (Dapil) sebagaimana Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 5 Tahun 2013.

Contoh lembaga legislatif adalah Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Dewan Perwakilan Daerah (DPD), Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR), Dewan Perwakilan Daerah (DPD), dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). Anggotanya dipilih melalui pemilihan legislatif (Pileg).

Lembaga Yudikatif

Lembaga yudikatif merupakan lembaga yang berperan menjalankan fungsi peradilan, pengawasan, nasihat, dan memantau jalannya roda pemerintahan dengan menjadikan hukum sebagai acuan. Yang termasuk lembaga yudikatif adalah Mahkamah Agung (MA), Mahkamah Konstitusi (MK), dan Komisi Yudisial (KY). Pejabat yudikatif dipilih pejabat tertentu lewat mekanisme yang berbeda untuk setiap badannya, tidak seperti eksekutif dan legislatif.

Kebebasan Pers

Kebebasan pers berada di luar sistem, namun mempunyai posisi yang strategis. Kebebasan pers bahkan juga diatur dalam UUD Negara Republik Indonesia 1945.

Pada negara demokrasi masyarakat mempunyai kebebasan menyampaikan pendapat. Maka dari itu kebebasan pers menjadi tolok ukur kualitas demokrasi di sebuah negara. Juga untuk mencegah potensi negara melakukan penyelewengan kekuasaan.

Leave a Comment