Sumber Sumber Pendapatan Daerah

Posted on

Sumber Sumber Pendapatan Daerah – Apabila melihat struktur pemerintahan di Indonesia, pastinya anda sudah tidak asing lagi dengan istilah pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Memang secara struktur ada beberapa pembagian tersebut, hal ini memiliki tujuan supaya masing-masing pemerintahan mampu untuk menyelenggarakan pemerintahan yang lebih efisien.



Walaupun sekilas terlihat independensi, tetapi dalam beberapa hal nampak terdapatnya hubungan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah, yakni diantara keduanya masih mempunyai korelasi dalam proses menentukan kebijakan, baik itu dalam perekonomian ataupun penetapan anggaran.

Sumber Sumber Pendapatan Daerah

Pemerintah daerah mempunyai wewenang secara penuh dalam menggerakkan perekonomian daerah dan juga mengisi pembangunan didalamnya, apalagi dengan terdapatnya otonomi daerah yang berlaku di Indonesia.

Otonomi daerah akan memberikan ruang untuk menempatkan pemerintah daerah agar menunjukkan peran aktif dalam membiayai dan mengatur pemerintahan sendiri, seperti dalam hal mengatur dan menggunakan sumber-sumber daya yang berpotensi untuk memberikan pemasukan kas pada pemerintah daerah.

Baca juga: Pengertian Otonomi Daerah

Dalam menjalankan dan membiayai pemerintah daerah pastinya akan membutuhkan suatu anggaran yang dapat menggerakkan fungsi tersebut. Disini lah peran penting terdapatnya sumber-sumber pendapatan daerah, dimana pemerintah daerah diharuskan mampu untuk melihat dan mengelola sumber-sumber daya ini supaya bisa dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya untuk dapat meningkatkan kesejahteraan sosial bagi masyarakat daerah.

Supaya proses pengelolaan dan pengaturan tersebut dapat berjalan lancar maka ada suatu peraturan pemerintah yang berlaku dan mempunyai kekuatan hukum, yang dimana dalam peraturan tersebut berisi berbagai hal mengenai pelaksanaan, peraturan khusus, dan  juga menjelaskan mengenai sumber-sumber pendapatan daerah yang bisa didapatkan secara sah.



Sumber Pendapatan Daerah Dalam Undang-Undang

Sumber Pendapatan Daerah

  1. Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Setiap daerah pada umumya memiliki berbagai potensi kekayaan yang berbeda-beda karena hal ini tergantung pada iklim, geografis, dan kekuatan ekonomi. Setiap dari potensi tersebut dapat memberikan pemasukan atau pendapatan untuk daerah yang biasa disebut sebagai Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Pendapatan Asli Daerah adalah penerimaan yang diperoleh dari sumber-sumber daya dan kekayaan miliki pemerintah daerah itu sendiri, yang dimana dalam proses pengambilan atau pemungutan ini sudah diatur dalam peraturan daerah yang disesuaikan dengan undang-undang yang berlaku.

Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Berdasarkan jenisnya Pendapatan Asli Daerah bisa dikelompokkan sebagai berikut :

  • Pajak Daerah

Pajak merupakan beban wajib yang harus dibayar oleh wajib pajak, dimana dalam melaksanakannya akan diajamin dengan ketentuan dalam perundang-undangan.  Pajak dalam skala nasional memiliki fungsi untuk memberikan pemasukan bagi negara, dan pori pemasukan dari pajak berdasarkan statistik mempunyai peran yang besar daripada sumber pendapatan lainnya.



Hal ini juga terjadi di pemerintah daerah yang dimana pajak menjadi satu-satunya sumber terbesar. Secara fungsi dan mekanisme pajak daerah tidak jauh berbeda dengan pajak lainnya, perbedaaanya hanyalah pada cakupan atau ruang lingkup pajaknya. Disamping itu, pajak untuk pemerintah daerah memiliki peran untuk pembangunan sarana dan prasarana serta pembiayaan penyelenggaraan pemerintah daerah.

Apabila dilihat dari jenisnya, yang termasuk ke dalam cakupan pajak daerah adalah sebagai berikut :

  • Pajak hotel dan restoran
  • Pajak hiburan
  • Pajak reklame
  • Pajak penerangan jalan
  • Pajak untuk pemanfaat air di dalam tanah dan permukaan, dll
  • Restribusi Daerah

Para ahli menjelaskan bahwa retribusi daerah adalah sebuah pungutan daerah yang diambil sebagai pembayaran atau jasa karena adanya aktivitas pengeluaran dan pemberian izin tertentu oleh pemerintah daerah yang diberikan khusus untuk pihak tertentu entah itu pribadi ataupun badan usaha.

Dari pengertian ini maka bisa disimpulkan secara sederhana, apabila retribusi berhubungan dengan terdapatnya pelayanan berupa jasa-jasa tertentu yang bersinggungan  dengan aspek sosial dan ekonomi.

Karena berhubungan dengan aspek sosial dan ekonomi maka dibutuhkan campur tangan dari pemerintah daerah untuk dapat memberikan jaminan dan kepastian hukum terhadap pelaksanaan aktivitas tersebut.

Berdasarkan penggolongannya, retribusi daerah terdiri dari tiga, yakni :

  1. Retribusi jasa umum

Retribusi ini biasa digunakan melayani kepentingan umum dan keseluruhan mampu meningkatkan kualitas penyediaan jasa supaya menjadi layak dan memenuhi standar. Contohnya yaitu retribusi pelayanan kesehatan, retribusi parkir, dan retribusi pasar.

  1. Retribusi jasa usaha

Retribusi ini bersifat komersial atau dengan kata lain dapat mendatangkan keuntungan dari hasil yang diberikan kepada publik, dimana dalam retribusi jasa usaha ini ada peran pemerintah yang tergolong sangat minim, sehingga akan diperlukan peran swasta untuk dapat memaksimalkan bentuk pelayanan kepada masyarakat.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *